Polda Kalsel : Jika Ada Unsur Pelanggaran, Rombongan Moge Melintas di Jembatan Alalak Akan Diberikan Pembinaan

oleh -70 views

Polda Kalimantan Selatan berjanji akan menindaklanjuti permasalahan banyaknya kritikan publik terhadap aksi iring – iringan motor gede, yang melintasi jembatan Alalak beberapa waktu lalu.

BANJARMASIN,koranbanjarmasin.com –Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i menegaskan, pihaknya melalui Ditlantas Polda Kalsel, akan mengecek siapa yang menginisiasi dan memperbolehkan kelompok motor yang kerap disebut motor orang kaya itu melewati Jembatan Alalak.

“Nanti akan kita cek, siapa yang menginisiasi, siapa yang bertanggungjawab, mengapa harus melewati rute yang dilarang, pelanggaran apa saja, ini nanti kita tindaklanjuti dari Ditlantas Polda,”tegasnya.

Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifa’i

Ditanya sanksi apa yang diberikan, Rifai mengatakan kalau memang ditemukan pelanggaran, Polda akan memanggil siapa yang bertanggungjawab kemudian dilakukan pembinaan.

“Siapa yang bertanggungjawab, atau siapa ketuanya, atau yang dituakan, kita akan undang dan lakukan pembinaan,”tandasnya.

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Muhammad Riduansyah Syafari ketika dihubungi via telepon menjelaskan, infrastruktur jembatan merupakan sarana publik, yang aksesnya diperuntukkan kepada semua khalayak warga negara atau publik.

Namun dalam pemanfaatannya tetap harus mengacu kepada peraturan kebijakan, yang melandasi bagaimana pemanfaatan sarana umum tersebut.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Muhammad Riduansyah Syafari.(foto: leon)

“Tidak boleh melanggar atau keluar dari peraturan atau kebijakan yang mendasari/melandasinya,” ujarnya.

Keeberadaan kebijakan itu, tentu diperuntukkan agar dapat menciptakan keteraturan dan ketertiban yang berdampak kepada keadilan, dalam pemanfaatan sarana umum tersebut oleh khalayak warga negara atau publik.

“Maka, semua pihak tentu wajib mematuhi peraturan kebijakan tersebut, baik itu komunitas Motor Gede, komunitas sepeda pancal/bahari, dan lain-lain,” ucapnya.

Dikatakan Riduan, kalau ada pelanggaran, tentu yang berwenang untuk menegakkan peraturan itu ada Dishub, karena mungkin komunitas Moge bagian dari eforia senangnya warga negara atas selesainya aset publik yang cukup monumental di Kalimantan Selatan.

Dia berpendapat hendaknya Dishub lebih mengedepankan aspek edukasi kepada masyarakat, dan berbagai komunitas untuk dapat mematuhi peraturan.

Hal itu dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban pemanfaatan jembatan, yang berujung kepada kesadaran semua pihak untuk turut mendukung dan bersabar.

“Demi kemaslahatan bersama dan keadilan bagi seluruh warga negara atau publik yang semuanya berhak memanfaatkan aset publik tersebut,” jelas Riduan.

(yon/slv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.