Pemkab HSU Pernah Raih Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, BLF: Apa Ada Jual Beli WTP di BPK RI ?

oleh -27 views

Ditengah kasus dugaan korupsi yang melanda di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara(HSU), yang menyeret kepala Daerah setempat, menjadi pertanyaan dimata praktisi hukum muda Muhammad Pazri. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab pernah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP).selama enam kali berturut- turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

BANJARMASIN,koranbanjarmasin.com – Hal tersebut akhirnya mendapat sorotan tajam dari Borneo Law Firm(BLF) Kalimantan Selatan, dan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik, ada apa dibalik pemberian penghargaan Opini WTP Pemkab HSU oleh BPK RI, sedangkan belakangan dan bahkan sampai hari ini, kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pemkab HSU terus bergulir.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada media ini kemarin di Banjarmasin, Direktur BLF, Muhammad Pazri mengatakan memang menjadi hal aneh ketika ada dugaan Korupsi HSU yang terjadi saat ini, malah sekarang meraih Opini WTP secara berturut-turut selama enam tahun.

Lanjutnya, Opini WTP sendiri merupakan penilaian yang diberikan oleh BPK RI kepada instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Opini ini diberikan berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Menurut hemat Pazri, apakah ketika OTT KPK dan melakukan penahanan kepada Bupati HSU akhirnya  juga ada dugaan mitos jual beli WTP di BPK terulang lagi? Seperti kasus  OTT dulu pada Jumat (26/5/ di tahun 2017) yang melibatkan dua orang  Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pemberian opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Memang Jual beli predikat WTP di BPK sering disebut-sebut sudah menjadi mitos dan terus terulang adanya dugaan para oknum disana,” sebutnya.

Bahkan sambungnya, banyak yang bilang bukan mitos lagi, dari beberapa kasus WTP yang melibatkan oknum BPK sepertinya dari dulu sudah ada.

“Celahnya dari sejak ada mekanisme dalam pemeriksaan keuangan negara dan itu diberikan opini misalnya sejak itu juga ditenggarai banyak cerita mengatakan bahwa opini itu bisa dipesan,” ujarnya menelaah.

Masih dalam pernyataan Pazri, terkait kemungkinan adanya dugaan auditor BPK yang bisa dibayar, yang sering bekerjasama untuk menghasilkan opini WTP bagi daerah atau lembaga tertentu.

“Artinya mungkin saja ada oknum auditor dari BPK yang bisa dibeli demi mengeluarkan opini yang diharapkan kepala daerah tertentu,” duganya.

Dikatakannya, opini BPK ada beberapa daerah yang mendapat WTP. Tapi, menjadi anomali ketika daerah yang dapat WTP kepala daerahnya malah terjerat dugaan kasus korupsi.

“Karenanya, WTP tak menjamin kepala daerah telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar,”  cetusnya.

Sehingga dirinya berharap, supaya terang benderang kejanggalan WTP Kabupaten HSU tersebut, yang  bertolak belakang dengan bupati sebagai tersangka dugaan korupsi lalu ditahan saat ini,  menurutnya KPK juga harus mengusut dan mengungkap apakah ada dugaan suap ketika HSU mendapatkan opini WTP-WTP tersebut,

KPK harus memeriksa pihak-pihak yang diduga turut terlibat. Jika dalam pemeriksaan tersebut ada unsur korupsi atau gratifikasi maka siapapun harus diproses hukum.

Sebagai lembaga anti korupsi yang kredible maka KPK harus berani memeriksa siapapun yang diduga turut terlibat sampai pemberian WTP itu tanpa ada diskriminasi sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi siapapun.

Oleh karenanya Pazri meminta KPK harus mengembangkan kasus  WTP Kabupaten HSU dari tahun yang janggal ada korelasi dengan kasus bupati saat ini.

“Sehingga bisa ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan dugaan korupsi atau menerima gratifikasi dengan cara menyimpangkan kewenangannya, yang menjadikan pembelalajaran bagi daerah lain,” tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali meraih penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK di Banjarbaru, Jum’at (28/5) lalu mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020  kembali meraih WTP yang keenam kalinya.

Wahid mengatakan, kembali diraihnya Opini WTP setidaknya menunjukan komitmen dan upaya Pemerintah daerah dalam mengelola dan menata keuangan secara akuntabel sesuai akuntansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara penggunaannya.

Kemudian perolehan Opini WTP juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah beserta jajarannya telah melakukan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengawasan dari DPRD Kabupaten HSU.

“Laporan Hasil Penilaian dari BPK RI inu kiranya menjadi dasar dalam melanjutkan pembangunan dan pemerintahan kedepannya sehingga menjadi semakin baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Wahid sebelum ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi.

(yon/slv)

No More Posts Available.

No more pages to load.