Kuasa Hukum Terdakwa Kasus OTT KPK Marhain : Keterangan Saksi Untungkan Klienya

oleh -165 views
Dua Orang Terdakwa Kasus OTT KPK di HSU Salah Satunya Marhain.(foto : Leon/koranbanjarmasin.com)

Keterangan yang dibeberkan oleh tiga orang saksi dari JPU KPK soal permintaan fee oleh Bupati Hulu Sungai Utara(HSU) non aktif Abdul Wahid(AW) terkait kasus OTT di Dinas PUPR Pemkab HSU dinilai justru menguntungkan pihak terdakwa.

BANJARMASIN,koranbanjarmasin.com – Usai sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Advokat Supiansyah kepada media ini , Rabu(29/12/2021) menganggap apa yang disampaikan ketiga saksi, dua dari PUPR dan satu dari ASN, yang memiliki pekerjaan sebagai kontraktor ini di persidangan adalah sama sekali tidak ada nilai.
“Maksudnya keterangan tiga saksi dari JPU KPK ittu justru menguntungkan pihak klien saya,” aku Supiansyah.

Pasalnya, dari awal dimintai keterangan oleh JPU KPK hingga pertanyaan majelis hakim tak satupun ketiga saksi mengungkap proses atau kronologis tertangkap tangan(OTT).berlokasi di Kantor Dinas  PUPRP Pemkab HSU. Justru malah pihaknya yang menanyakan kepada ketiga saksi mengenai proses OTT itu, dan mereka menjawab tidak mengetahui peristiwa tersebut.

“Disini mereka tidak nengetahui adanya OTT di kantor PUPR. Mereka mengaku saat itu ada yang cuti, ada yang ke luar daerah, tahunya setelah masuk kembali lagi bekerja dan membaca berita di media,”  beber Supi panggilan akrabnya.

Ketiga saksi sambungnya, tidak melihat secara langsung peristiwa tertangkap tangan di lokasi kantor PUPRP Pemkab HSU. Karena menurut Supi, OTT itu terjadi saat Maliki menyuruh Mujib mengambil duit kepada kliennya(Marhain).

“Jadi yang tertangkap tangan itu kurirnya itu si Mujib, tidak pada klien kami OTT itu,” bantahnya.

Kemudian lanjutnya, mengapa jadi menguntungkan, keterangan ketiga saksi menyebutkan fee proyek berlaku bagi semua pemenang tender antara 10 persen  sampai 15 persen.

“Artinya ini bukan rahasia umum lagi. Dari keterangan saksi sebelumnya saat diperiksa menyampaikan soal fee 10 sampai 15 persen, kan bukan rahasia umum lagi, ini yang kami maksud menguntungkan,” terangnya.

“Hanya saja klien kami ini memiliki nasib kurang bagus saat itu,”  tutupnya.

Berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Pramuka Banjarmasin, Rabu(29/12/2021) ketiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum(JPU) KPK dari PUPRP dan kontraktor(pemborong) mengupas tentang permintaan fee dari Abdul Wahid, bagi kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan(proyek).

Salah satu saksi dari kontraktor, TF yang juga mengaku seorang ASN ini mengungkapkan, bahwa untuk mendapat proyek berdasarkan komitmen harus bayar fee dikisaran 10 sampai 15 persen.

“Kalau tidak, bakalan tidak mendapatkan proyek, dan hal ini bukan rahasia umum lagi dikalangan kontraktor,” ungkapnya

Sementara dua saksi lainnya dari PUPRP,  yakni Kabid Bina Marga RH dan Kasi Jembatan MR, membenarkan adanya fee setiap pekerjaan itu memang diminta oleh Abdul Wahid.

(yon/slv)

No More Posts Available.

No more pages to load.