Dugaan Korupsi Pembelian Aset Mantan Wabup Ma’mun Kaderi, Hadirkan Eks Sekda Batola di Persidangan

oleh -138 views

Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pembelian aset milik Pemkab yang mendudukan Wakil Bupati Barito Kuala periode 2012 – 2017 Ma’mun Kaderi di kursi pesakitan, menghadirkan saksi mantan Sekretaris Daerah Supriyono. Pada Senin (25/10/2021) di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

BANJARMASIN,koranbanjarmasin.com – Dalam fakta persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Senin(25/10/2021), saksi mantan Sekretaris Daerah Supriyono, membeberkan asal mula terdakwa melakukan pengambilan tiga buah ruko di kawasan Pasar Terminal Handil Bakti yang merupakan milik aset Pemkab Batola.

“Pak Ma’mun mengambil tiga ruko itu sekaligus menandatangani perjanjian dengan Pemkab Batola selaku pemilik aset guna menyicil bangunan itu sejak 2009,” ungkap Supriyono.

Meskipun terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp.55 juta untuk satu buah ruko, namun kata Supriyono  sejak aset tersebut diserahkan oleh Pemkab Batola sampai 2017, terdakwa ternyata tidak melakukan penyicilan.

Anehnya, ketika terdakwa selama tiga bulan berturut – turut tidak membayar cicilan ruko itu, Pemkab justru tidak melakukan pengawasan, pemeliharaan dan pengontrolan terhadap bangunan yang resmi didirikan tahun 2002 ini.

“Padahal sudah tahu kalau terdakwa selama tiga bulan tidak melakukan pembayaran cicilan sesuai perjanjian, tapi mengapa Pemkab seolah diam, tidak melakukan apa – apa, meminta laporan misalkan, melakukan pengecekan, pemeliharaan,” terangnya.

Sehingga dengan leluasa terdakwa menyewakan tiga ruko itu kepada pihak ketiga yakni PT Barito Kuala Mandiri semenjak tahun 2017 hingga 2021.

Sidang yang diketua oleh Majelis Hakim Yusriansyah, dan Hakim Anggota Arif Winarno serta Ahmad Gawi ini juga terungkap bahwa, selama itu juga hasil sewa sama sekali tidak disetorkan kepada pemilik aset yakni Pemkab Batola. Dari situlah bermula terjadinya dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan Wakil Bupati Batola yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai mantan Wakil DPRD Marabahan.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 175 juta rupiah, setelah berupaya memperkaya diri sendiri dengan modus pembelian aset milik Pemkab yang disewakan terdakwa, namun uang pembayaran pembelian aset sendiri belum lunas.

Terdakwa ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Barito Kuala sejak awal Oktober 2021 lalu. Kasi Intel Kejari Batola, M Hamidun Nor menjelaskan, terdakwa telah menjalani sidang pertama di pengadilan Tipikor Banjarmasin.

“Jadi sidang kedua besok hari akan berlanjut dengan menghadirkan tiga orang saksi,” ucapnya.

Dalam agenda sidang pembacaan dakwaan sebelumnya, Ma’mun Kaderi didakwa telah melanggar pasal 2 subsider pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koupsi.

(yon/slv)

No More Posts Available.

No more pages to load.