Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru Rp6,7 Miliar Mandek? Ini Respon Penyidik Kejaksaan

oleh -42 views

Disinggung soal mandeknya kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Banjarbaru senilai Rp.6,7 miliar rupiah, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Yandi Primananda sempat kaget seketika mengatakan tidak ada, dan masih jalan terus.

BANJARMASIN,banjarmasin.com – Namun sayangnya Yandi tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut. Mantan Kasipidsus Kejari Hulu Sungai Selatan ini meminta waktu untuk berkoordinasi dengan Kepala Kejari Banjarbaru, Andri Irawan yang saat itu sedang tidak berada di tempat.

“Nanti ya aku mau koordinasi dulu ke Pak Kajari, soalnya ini sudah ranahnya Pak Kajari memberikan komentar, biar gak salah, yang jelas kasus ini terus lanjut dan masih berjalan sampai saat ini,”  akunya saat ditemui di Kantor Kejari Banjarbaru, Jalan Trikora Kota Banjarbaru, Selasa(14/9/2021).

Ditanya kapan bisa memberikan penjelasan atas berbagai isu miring terhadap Kejari Banjarbaru, yang hingga kini belum tuntas di meja penyidikan

Jurnalis mendesak Kasipidsus untuk segera memberikan klarifikasi atas berbagai tuduhan yang merusak citra dan profesionalitas Kejari Banjarbaru.

Lagi – lagi, Yandi berucap menunggu arahan pimpinan , yakni Kajari Banjarbaru, Andri Irawan SH.MH.

“Nanti malam saya kabari om, pokoknya secepatnya saya kabari, saya bicara dengan Pak Kajari dulu,”  ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus senilai Rp. 6,7 miliar ini diduga jalan di tempat. Pasalnya, sampai sekarang tidak terdengar lagi perkembangan penanganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru.

Kasus ini akhirnya memantik Pengamat Hukum, Supiansyah Darham, SE, SH. Dia menyebut, idealnya sekarang ini pihak Kejari Banjarbaru mestinya sudah menetapkan tersangka.

Advokat Kalimantan Selatan yang juga dikenal sebagai Pengamat Hukum, Supiansyah Darham, SE, SH mengutarakan, pihak Kejari Kota Banjarbaru mestinya menjelaskan perkembangan kasus dugaan korupsi dana hibah yang terjadi pada KONI Kota Banjarbaru kepada publik.

Tidak hanya itu, kalau sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, sudah harusnya menetapkan tersangka, kemudian menahan.

“Kalau penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan, pihak kejaksaan mestinya sudah menetapkan tersangka. Dan proses itu mestinya tidak lama, apalagi sudah ada dua alat bukti, termasuk saksi-saksi,” ucap Supiansyah via telepon kepada koranbanjarmasin.com Sabtu (11/09/2021) lalu.

Tidak sampai di situ, sambungnya, kalau sudah menetapkan tersangka, maka pihak Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru harusnya sudah menahan tersangka.

Lebih detil dijelaskan, setiap kasus memiliki nomor perkara, mestinya nomor perkara itu tidak bisa hilang. Karena masih teregister atau tercatat di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalsel, bahkan di Kejaksaan Agung.

“Jadi, nomor perkara itu tidak bisa dihilangkan, itu seperti tembusan ke Kejati dan Kejagung. Perkara itu kan ada yang membidangi, yakni Pidsus. Masyarakat dapat memantau penanganan yang dilakukan Pidsus,” terangnya.

Perkembangan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Banjarbaru itu harus diperjelas kepada publik.

“Pekembangan kasusnya sudah sampai di mana? Kalau seumpama tidak dilanjutkan lagi, kenapa? Semua harus diumumkan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan berita yang upadate pada website resmi BPK RI, kalsel.bpk.go.id yang diposting pada 23 Juni 2020 disebutkan, penetapan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjarbaru mendekati tahap akhir.

Hal tersebut dipastikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, di masa pimpinan  Silvia Desty Rosalina, dalam catatan, mengakui bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Banjarbaru senilai Rp 6,7 miliar, merupakan satu-satunya kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 2019.

(yon/slv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.