Batal, Aksi Serikat Pekerja Turun Jalan Selama Tiga Hari Tidak Jadi

oleh -62 views

Aksi turun jalan serikat pekerja selama tiga hari yang rencana dimulai Senin sampai Rabu ternyata batal.

BANJARMASIN,koranbanjarmasin.com – Hal ini kembali disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI) Kalimantan Selatan, Sumarlan melalui telepon  kepada media ini, Minggu(5/12/2021) di Banjarmasin.

“Alasannya perusahaan tidak ingin menurunkan karyawannya selama tiga hari berturut – turut karena akan menghambat produksi,” ujar Marlan panggilan akrabnya.

Bahkan lanjutnya, apabila serikat pekerja pada enam perusahaan kayu di Kalimantan Selatan nekad gelar aksi unjuk rasa selama tiga hari.

“Maka pada hari ke empat perusahan akan mengistirahatkan sekalian pekerja yang ikut aksi dalam waktu yang panjang,” ungkapnya.

Dirinya berpendapat sikap perusahaan terkesan mengancam. Oleh karena itu, dengan terpaksa dirinya menarik kembali surat pemberitahuan aksi damai yang rencana akan  digelar tanggal 6,7 dan 8 Desember yang sudah dilayangkan kepada enam perusahaan kayu tersebut.

“Kalau seperti ini saya menjadi beban moral, aksi demi kepentingan orang banyak, akhirnya malah nanti membuat masalah di perusahaan, ini yang kami pikirkan,” terangnya.

Namun sambungnya, bukan berarti perjuangan menganulir SK Gubernur mengenai UMP berakhir. Ditegaskan Marlan, aksi akan tetap dilakukan, selama belum ada keputusan merubah SK itu.

“Kan masih ada waktu sampai tanggal 30 Desember, untuk aksi pasti ada, tetapi tidak besok, tunggu saja dalam bulan ini juga,” tandasnya sembari terus berharap gubernur memberikan keputusan.
Sebelumnya telah terjadi sebuah pertemuan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI) Kalimantan Selatan dengan Gubernur Kalimantan Selatan pada Rabu malam di Mahligai Pancasila Banjarmasin

Akan tetapi dalam pertemuan yang diharapkan mengeluarkan sebuah keputusan sesuai harapan dan keinginan serikat pekerja tidak membuahkan hasil.

Ketua KSPSI Kalsel, Sumarlan dengan nada kesal mengatakan, pertemuan malam itu, baik pihak Pemerintah Provinsi maupun Kota tidak ada keputusan yang dikeluarkan.

“Tidak ada hasil intinya gitu, jadi tidak ada yang dijelaskan,” ucapnya waktu itu.

Lanjut Marlan, pihak pemerintah daerah hanya mengatakan sanggup memfasilitasi melakukan suatu perubahan pada kebijakan aturan UMP yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan(SK) Gubernur itu.

(yon/slv)

No More Posts Available.

No more pages to load.