Anggota KPU Banjar Abdul Karim Omar Diberhentikan, Karena Terbukti Tak Netral Saat Pilgub Kalsel

oleh -90 views

Adanya bukti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Seorang anggota KPU Kabupaten Banjar, Abdul Karim Omar diberhentikan secara tetap, oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan keputusan nomor 140-PKE-DKPP/V/2021.

BANJAR, koranbanjarmasin.com — Pemecatan Abdul Karim Omar ini setelah dibacakanya putusan terhadap sembilan perkara dugaan pelanggaran kode etik pemilu, di Ruang Sidang DPPK, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (8/9/2021) pukul 09.30 WIB.

Adapun pernyataan dalam sidang ini menerangkan bahwa DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk dua penyelenggara pemilu. Yakni, Abdul Karim Omar (Anggota KPU Kabupaten Banjar) dan Mujaddid (Anggota KPU Kabupaten Maros).

Tak dipungkiri Abdul Karim Omar merupakan teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. Perkara ini telah diperiksa dalam sidang yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2021 lalu.

Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo membacakan amar putusan perkara nomor 140-PKE-DKPP/IV/2021, dalam siaran persnya dikutip dari humas DKPP oleh jejakrekam.com

Demikian Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo mengucapkan, “Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Karim Omar selaku Anggota KPU Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo saat membacakan amar putusan perkara nomor 140-PKE-DKPP/IV/2021, dalam siaran persnya dikutip dari humas DKPP oleh jejakrekam.com, Kamis (8/9/2021).

Sedangkan Mujaddid berstatus sebagai Teradu I dalam perkara nomor 159-PKE-DKPP/VII/2021 yang telah disidangkan oleh DKPP pada 12 Agustus 2021.

Lebih lanjut Ketua Majelis, Prof. Teguh Prasetyo menerangkan, “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Mujaddid selaku Anggota KPU Kabupaten Maros terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkapnya.

Dari sanksi yang dijatuhkan DKPP dalam sidang pembacaan putusan ini adalah Pemberhentian Tetap (2), Peringatan (8), dan Peringatan Keras (1). DKPP juga memulihkan nama baik atau mengeluarkan Rehabilitasi bagi tujuh penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar KEPP.

Berjalannya sidang yang dipimpin oleh tiga Anggota DKPP yang menjadi Majelis, yaitu Prof. Teguh Prasetyo (Ketua Majelis), Didik Supriyanto, dan Dr. Ida Budhiati.

Diketahui, DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan itu kepada Abdul Karim Omar, karena teradu terbukti melakukan pertemuan dengan Muhammad Rofiqi yang menjabat sebagai Ketua DPRD Banjar sekaligus Ketua Tim Kampanye Kabupaten Banjar, untuk paslon Gubernur-Wagub Kalsel nomor urut 02 di Pilgub Kalsel 2020.

Dalam pertemuan itu diawali dari adanya percakapan Teradu dengan Muhammad Rofiqi melalui sambungan telepon. Pertemuan dilakukan tanpa sepengetahuan ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar lainnya.

Namun, setelah pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Banjar, teradu berkomunikasi kembali dengan Muhammad Rofiqi. Percakapan keduanya terekam hingga viral di berbagai platform media sosial (medsos) yang tidak dibantah oleh teradu dalam sidang pemeriksaan.

Dari adanya percakapan itu dinilai DKPP menunjukkan teradu bersikap tidak netral, dan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kemandirian penyelenggara pemilu.

Terlebih komunikasi dan pertemuan Teradu dengan Muhammad Rofiqi tanpa diketahui koleganya dinilai sebagai pemihakan kepada peserta pemilihan.

Kemudian, anggota majelis, Didik Supriyanto, mengatakan seharusnya teradu menyadari sebagai anggota KPU Banjar harus bersikap netral dan mandiri.

Akan tetapi tak dipungkiri malah terjadi sebaliknya, sikap dan tindakan itu mencerminkan adanya pemihakan kepada salah satu pasangan calon.

“Tindakan teradu tidak saja secara nyata mencederai kepercayaan publik terhadap pribadi teradu tetapi juga mencoreng dan meruntuhkan kredibilitas kehormatan penyelenggara pemilu,” tandasnya.

Dari kasus ini teradu dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a dan huruf l, Pasal 9, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Informasi dari perkara ini diadukan oleh Ketua dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Banjar; Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah.  Sidang pemeriksaan di DKPP perkara 140-PKE-DKPP/V/2021 ini dilakukan pada Senin (23/8/2021) yang dipimpin oleh dua anggota DKPP yakni Dr. Ida Budhiati dan Didik Supriyanto

(Mj-40/slv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.